Presiden SBY Bayar Zakat

NewsPaper - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (1/8) menunaikan kewajibannya sebagai muslim, yakni membayar zakat. Zakat fi trah Rp 1.400.000 dan zakat mal (harta dan penghasilan) Rp 20.400.000 diserahkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kantor Presiden. Ketua Baznas Didin Hafi dhuddin mengungkapkan, zakat fi trah tersebut dikeluarkan SBY untuk 19 jiwa.
Perinciannya, zakat untuk SBY dan keluarga serta orang dekat yang menjadi tanggungannya. ”Jumlah (zakat) tersebut sama dengan tahun lalu dengan dibulatkan ke atas,” kata Didin setelah bertemu dengan SBY. Dalam kesempatan tersebut, Didin juga melaporkan kondisi zakat nasional kepada presiden. Dia menuturkan, ada tren kecenderungan pembayaran zakat kepada Baznas meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2011, misalnya, jumlah pengumpulan zakat sebesar Rp 1,73 triliun. Pada 2010, tercatat Rp 1,5 triliun atau naik sekitar 15,33 persen. ”Ini adalah dampak sosialisasi yang dilakukan secara simultan,” katanya. Kenaikan tersebut juga dampak dari kerja sama dengan BUMN dalam penghimpunan zakat. Antara lain, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
Presiden, lanjut dia, menyambut gembira perkembangan tersebut dan mendorong dilakukan sosialisasi serta penyaluran zakat yang tepat sasaran. ”Apabila zakat sudah disalurkan dengan baik, maka Baznas itu akan berperan lagi untuk memberantas kemikinan,” kata Didin. Presiden juga meminta Baznas bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenag agar tidak ada tumpang tindih program.
Didin mengungkapkan, berdasar penelitian Baznas, potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun. Namun, yang tercatat baru Rp 1,3 triliun. Menurut Didin, hal itu disebabkan masyarakat lebih sering menyalurkan zakatnya secara langsung kepada yang berhak.

Teliti Track Record Capres

NewsPaper - Semakin melunturnya kepercayaan rakyat terhadap berbagai partai politik yang ada saat ini disebabkan beberapa pemimpin yang dimunculkan parpol-parpol itu tidak mampu menunjukkan kualitas kepemimpinannya maupun kinerja maksimal terhadap rakyat yang dipimpinnya. Jalan satu-satunya demi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap parpol, maka parpol harus menampilkan pemimpin yang memang benar-benar dikehendaki rakyat.

Demikian disampaikan Sekjen PPP Romahurmuzi. “Ke depan (Pemilu 2014) kita harus berada pada suatu dimensi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Artinya Parpol harus berada pada titik harus mau mengadopsi calon presiden pilihan rakyat,” tegas Romahurmuzi atau yang akrab disapa Romy, Sabtu (11/8).

Dicontohkannya, hingga sekarang rakyat di sini tidak pernah tahu siapa Ketua Umum Partai Demokrat Amerika Serikat. ”Tapi kita tahu siapa capres yang diusung Partai Demokrat AS dalam pilpres 3 tahun lalu di sana, yaitu Barack Obama. Nah, Barack inilah yang memang dikehendaki mayoritas rakyat di Amerika Serikat yang muncul dari partai pemenang pemilu. Seharusnya di Indonesia hal sepertti itu terjadi,” urai Romy.

Dia menilai, gagasan dan wacana memunculkan capres pilihan rakyat belum terlambat. Karena instrumen ketatanegaraan UU Pemilu Presiden masih sangat mungkin direvisi dan lantaran adanya perubahan cara memilih. ”Artinya memang perlu pemimpin atau capres alternatif yang berada di luar parpol. Paling tidak untuk mematahkan apa yang sudah kita sepakati bersama sebagai dokumen konstitusional yaitu Pasal 6 a UUD 45 yang menyebutkan capres hadir hanya melalui parpol,” paparnya.

Romy beralasan, gagasan dan wacana ini penting ketika parpol sebagai pilar demokrasi tidak bisa lagi dipercaya atau belum memuaskan pemilihnya. ”Solusinya diperbaiki dan bukannya dibubarkan apalagi dimusuhi,” imbuhnya.

Yang diperlukan bangsa ini saat ini, lanjut Romy, di saat anarkistis semakin merajalela di Indonesia, maka rakyat memerlukan pemimpin yang kuat dan yang lebih meletakkan dirinya sebagai kepala negara dibanding kepala pemerintahan. Setiap capres pun, khususnya capres alternatif itu harus diteliti track record-nya, apakah pernah terindikasi pelanggaran hukum, pelanggaran HAM maupun persoalan politik dan kualitas moralnya.

”Dalam konteks ini, tahun 2014 nanti, rakyat Indonesia harus memilih seorang pemimpin yang memang punya kriteria itu,” jelasnya.

Bagaimana memunculkan capres alternatif itu? Romy menjawab, caranya dengan mengubah UU Pilpres yang mengatur ambang batas setiap parpol minimal harus memperoleh suara nasional 3,5 persen dalam presidential threshold.

”Dengan absennya figur SBY yang selama ini dominan dalam perpolitikan nasional, khususnya dalam Pilpres 2014 nanti karena sudah 2 periode memimpin, maka kompetisi akan relatif keras dan all out. Artinya baik parpol maupun capres akan mengeluarkan seluruh kemampuannya,” pungkasnya.

Sedangkan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra menilai, kedaulatan rakyat hingga sekarang belum merdeka. ”Alasannya karena parpol justru cenderung memaksakan kehendak dalam memunculkan pemimpin untuk rakyat. Tidak ada kemerdekaan soal itu, parpol justru merdeka karena mereka dapat menentukan siapa saja,” lontar Saldi, di lokasi yang sama.

Menurut Saldi, rakyat tidak pernah mendapatkan kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya. Padahal, Indonesia berpilarkan azas demokrasi. ”Pemilik kedaulatan sejati, yaitu rakyat engak pernah berdaulat dalam mencari pemimpin,” pungkas Saldi.

PKB Minta Pemerintah Usut Tuntas dan Bertindak Tegas Terhaddap Kartel Pengusaha

NewsPaper - Pemerintah diminta segera turun tangan untuk mengusut tuntas serta menindak tegas kartel pengusaha yang mendikte pasar selama ini sehingga membuat harga kacang kedelai melonjak tinggi belakangan ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKB Marwan Jafar yang mengaku sangat prihatin dengan melonjaknya harga kacang kedelai yang sudah melewati harga Rp 8 ribu per kilogram di berbagai pasar belakangan ini.

”Pemerintah harus mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku kartel yang selama mendikte harga pasar. Normalnya harga kacang kedelai di pasaran paling mahal Rp 5 ribu per kilogram,” ujar Marwan, Rabu (1/8) di Jakarta.

Selain mengusut tuntas para pelaku kartel, Marwan juga meminta pemerintah segera melakukan intervensi langsung ke berbagai pasar tradisional demi menekan harga kedelai termasuk pengadaannya agar kedelai tidak ditimbun kartel yang menyebabkan kelangkaan sehingga berimbas pada melonjaknya harga.

”Pemerintah harus segera turun tangan menurunkan harga kedelai di pasaran. Karena dapat mengancam para pembuat tahu atau tempe gulung tikar. Kan menjadi aneh kalau kedelai hilang di pasaran padahal sejak jaman dulu negara kita adalah negara pertanian,” urai Marwan yang juga anggota Ketua Fraksi PKB di DPR ini. Dia pun menyayangkan ”jeritan” para pengrajin tempe dan tahu lantaran langkanya bahan baku tempe tahu itu.

”Kalau pun ada, ya, harganya sudah di atas Rp 8 ribu. Padahal tempe tahu itu makanan kesukaan mayoritas rakyat kita,” imbuhnya. Terkait penghapusan bea impor kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen, memang tak mau tak terpaksa dilakukan pemerintah tapi hanya sebagai sasaran jangka pendek saja.

Namun dia berharap pemerintah segera mengubah paradigma berpikir yang mengutamakan import sebagai strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, termasuk menata ulang kebijakan itu. ”Bagaimana pun paradigma ketergantungan akan impor yang menjadi trend kebijakan pemerintah apalagi dengan mengenakan bea masuk impor hanya penyelesaian jangka pendek.

Padahal kebijakan itu sama sekali tidak akan dinikmati petani kedelai dan pengrajin tempe tahu. Makanya Paradigma tata niaga barang kebutuhan pokok di dalam negeri maupun impor harus ditata ulang,” papar Ketua Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba), ormas underbow PKB ini. Marwan mencontohkan, Kementerian Perdagangan menyatakan kebutuhan domestik kacang kedelai berkisar 2,5 juta hingga 3 juta ton per tahun.

Sementara pasokan yang dapat disediakan dan dihasilkan di dalam negeri sendiri hanya sekitar 800 ribu ton kedelai. ”Artinya ada kekurangan sekitar 2,2 juta ton atau sekitar 70 persen kebutuhan kedelai nasional yang selama ini dipasok dari impor. Nah, makanya kedepannya harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pertanian besar-besaran dengan anggaran yang cukup.

Coba bayangkan dalam APBNP 2012 anggaran untuk pengembangan tanaman pangan kedelai APBN 2012 sebesar 144 M untuk wilayah seluas Indonesia ini,” urai anggota Komisi V Perhubungan DPR ini. Dia pun mempertanyakan pencanangan pemerintah untuk berswasembada pangan pada tahun 2014 nanti.

”Lantas bagaimana bisa swasembada kalau selalu saja mengimpor? Makanya kita harus benahi dan kembangkan secara besar-besaran pola, sistem, dan infrastruktur pertanian kita,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, setidaknya ada 5 pengusaha besar yang biasa disebut ”5 Naga” yang selama ini begitu menguasai pasokan bahan baku pangan di dalam negeri. Saking ”berkuasanya” kelima naga itu, mereka dapat mendikte harga pasar, termasuk menentukan jumlah pasokan dalam negeri. Beberapa jenis komoditas yang dikuasai mereka itu, diantaranya kacang kedelai, kacang tanah, gula pasir, tepung terigu dan minyak sayur.

Demokrat : Pemerintah Harus Jaga Kedelai

NewsPaper - Hari keempat kegiatan Safari Ramadan Partai Demokrat 2012, beberapa wilayah dituju. Kegiatan diawali dengan sahur bersama pengaman jalanan, anak jalanan, tukang bercak dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Eddhie Baskoro Yudhoyono beserta pengurus DPP seperti Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli, Bendahara Umum Demokrat Suharto Utomo, Wakil Sekjen Saan Mustopa, dan Herman Khaeron.

Setelah melaksanakan sahur bersama, kegiatan dilanjutkan pemberikan sembako di Kabupaten Ngawi. Setelah itu rombongan berkesempatan mengunjungi. Pusat pembuatan tempe. Tampak ikut juga Gubernur Jawa Timur, Sukarwo. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pemerintah harus menjaga stabilitas harga kedelai yang merupakan bahan baku tempe dan tahu.

Menurutnya, keberadaan tempe yang menjadi konsumsi semua lapisan masyarakat harus tetap diawasi di pasaran. Anas menegaskan, tempe dan tahu kini sudah menjadi identitas makanan nasional. Ia mengaku, tiap hari harus disuguhi dengan tempe. Jika tak makan tempe sehari, maka akan ada terasa yang hilang.

“Saya dengan Mas Ibas kalau nggak makan tempe seharian terasa lemes, konsolidasi partai terganggu,” kata Anas saat melakukan kunjungan ke Sentra Home Industri Keripik Tempe di Karang Sari, Ngawi, Jawa Timur, Kamis (9/8).

Untuk mengatasi krisis kedelai, pemerintah harus melakukan penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksud mantan ketua umum PB HMI itu adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, membantu petani melalui penanaman dan menjaga harga kedelai di pasaran. “Sekarang ini produksi nasional hanya mampu memenuhi sepertiga kebutuhan kedelai.

Dua per tiga harus dimpor dari negara-negara luar,” ucapnya. Menurut Anas, rendahnya produksi kedelai dalam negeri karena petani tak tertarik menanam. Kata dia, petani lebih suka menanam padi karena lebih menjanjikan. “Jadi kedelai itu kalah dengan tanaman lainnya seperti padi,” katanya. Yang perlu juga dilakukan untuk menstabilkan harga kedelai adalah memperkuat posisi Bulog.

Kata Anas, Bulog harusnya diposisikan sebagai lembaga yang ketahanan pangan secara keseluruhan, bukan hanya sebatas beras tapi juga dengan kedelai. Sementara itu terkait persoalan dengan naiknya harga kedelai yg mempengaruhi produksi tempe dan tahu, anggota DPR RI Herman Khaeron ikut menambahkan.

Menurutnya, Ketua Komisi IV tersebut bahwa seharusnya presiden sudah memerintahkan menteri perdagangan dan menteri pertanian untuk mengurus maslah kenaikan tersebut. “Dan kami DPR akan memantaunya secara seksama.

Persoalan Ini masuk dalam kategori emergency, harus ada emergency respons yang tepat dan cepat. Menteri pertanian harus memastikan betul akar masalahnya dimana dan publik harus tahu perihal ini,” kata Herman.

Dia juga menambahkan, jika menyangkut stok tentunya perlu ada penambahan stok yang aman untuk jangka waktu tertentu. Rombongan Safari Ramadan melanjutkan perjalanan dan berbuka puasa di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

Demokrat Terus Bergerak Maju

NewsPaper - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan Indonesia tidak layak disebut negara gagal. Hal itu terlihat dari dekat kehidupan masyarakat melalui kegiatan Safari Ramadan Partai Demokrat 2012 yang berakhir Sabtu (11/8).

"Safari Ramadan yang kami lakukan, Indonesia menunjukkan bukan negara gagal, tapi melaju ke arah makin cepat. Rakyatnya makin baik. Tapi kami tidak puas, kami akan mendorong pemerintah agar makin baik," kata Anas di Surabaya setalah mengakhiri perjalanan Safari Ramadan di Sampang, Madura, Jawa Timur, kemarin.

Melihat kondisi tersebut, kata Anas, Indonesia layak optimistis karena bergerak maju dengan cepat di daerah-daerah. "Dan ini kado manis bagi ulang tahun RI tahun ini," ujarnya.

Sementara, dari perjalanannya selama 6 hari mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dirinya melihat Partai Demokrat menunjukkan konsolidasi partai berjalan baik, bekerja normal, mesin partai bekerja, kader punya motivasi tinggi.

"Ini modal penting untuk Pemilu 2014. Banyak kalangan masyarakat menyatakan kecintaaan kepada Partai Demokrat karena dianggap sebagai kehidupan sehari-hari. Ada hubungan yang dekat, hangat, dan menambah motivasi," paparnya.

Hal itu, kata dia, menyiratkan, kalau kader harus makin rajin membina daerah pemilihannya, yang mengurus partai harus makin giat menjalankan roda organisasi. "Pemilu 2009, Partai Demokrat di Banten, DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim adalah juara. Yang sudah juara harus lebih baik di tahun 2014 mendatang. Sedangkan, buat Jateng dan Jogjakarta yang belum juara, harus juara," tegasnya.

Anas yang didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono, menutup kegiatan Safari Ramadan Partai Demokrat 2012 dengan mengunjungi Pondok Pesantren Al Haromain Duw'a, Pote, Sampang, Madura, Jawa Timur, kemarin (11/8).

Hadir dalam rombongan Wasekjen DPP PD Saan Mustopa, Anggota Komisi IV Herman Khaeron, Bendahara Umum Sartono Hutomo, anggota DPR Agung Budi Santoso, Staf Fraksi DPR Wawan Setiawan.

Artis Dongkrak Popularitas Hatta Radjasa

NewsPaper - Kehadiran para artis di Partai Amanat Nasional (PAN), diyakini membantu mendongkrak popularitas Ketua Umum Hatta Rajasa. Hatta digadang sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2014. Menurut Ketua Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan DPP PAN, Achmad Hafizs Thohir, kepopularitas para artis sangat membantu untuk mensosialisasikan program partai maupun terus mendongkrak ketenararan Hatta Rajasa, di masyarakat.

Hafizs menambahkan, tak bisa sebagai partai menengah yang kerap dianggap sebagai 'under dog', PAN memerlukan terobosan untuk lebih dikenal publik, salah satunya dengan menggadeng publik figur seperti para artis.

"Kami akui dengan dikenalnya di masyarakat, kehadiran para artis sangat membantu partai terutama untuk terus mempopulerkan figur Hatta Rajasa," ujar Hafizs.

Lebih lanjut, Hafizs menuturkan, PAN sendiri tidak serta merekrut para artis untuk mendongkrak popularitas semata. PAN, lanjut Hafizs, juga melakukan pembekalan politik bagi para artis untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas politik mereka.

"Di dalam PAN ini ada pendidikan pengkaderan. Di sana mereka diberikan pemahaman, apa itu azas dan bagaimana visi misi PAN, sehingga ketika terjun ke masyarakat mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih mengabdi dan bekerja untuk rakyat sesuai visi misi PAN," kata Hafiz yang juga adik kandung dari Hatta Rajasa.

Bima Arya Ketua DPP PAN juga menegaskan, ke depan partai akan lebih banyak merangkul artis lainya, untuk bergabung. Namun, kata Bima Arya, PAN akan lebih selektif dan tidak hanya bermodalkan popularitas semata. "Kami akan meningkatkan kualitasnya lagi," ujarnya.

Sementara disinggung mengenai kesiapan mengusung Hatta Rajasa, sebagai capres, PAN mengaku sudah solid dan mengusungnya. Hafiz mengatakan, kini mesin partai tengah fokus bekerja menyukseskan program untuk kesejahteraan rakyat. Di antaranya, peningkatan program UMKN.

"Demi menjaga kesantunan, beliau (Hatta Rajasa), lebih mengutamakan menjalankan tugasnya sebagai menteri. Karena beliau memang orangnya tidak mau menyia-nyiakan amanat yang diberikan sebagai menteri untuk rakyat. Nanti ada waktunya kami akan deklarasi," tutur Hafizs.