PKB Minta Pemerintah Usut Tuntas dan Bertindak Tegas Terhaddap Kartel Pengusaha

NewsPaper - Pemerintah diminta segera turun tangan untuk mengusut tuntas serta menindak tegas kartel pengusaha yang mendikte pasar selama ini sehingga membuat harga kacang kedelai melonjak tinggi belakangan ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKB Marwan Jafar yang mengaku sangat prihatin dengan melonjaknya harga kacang kedelai yang sudah melewati harga Rp 8 ribu per kilogram di berbagai pasar belakangan ini.

”Pemerintah harus mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku kartel yang selama mendikte harga pasar. Normalnya harga kacang kedelai di pasaran paling mahal Rp 5 ribu per kilogram,” ujar Marwan, Rabu (1/8) di Jakarta.

Selain mengusut tuntas para pelaku kartel, Marwan juga meminta pemerintah segera melakukan intervensi langsung ke berbagai pasar tradisional demi menekan harga kedelai termasuk pengadaannya agar kedelai tidak ditimbun kartel yang menyebabkan kelangkaan sehingga berimbas pada melonjaknya harga.

”Pemerintah harus segera turun tangan menurunkan harga kedelai di pasaran. Karena dapat mengancam para pembuat tahu atau tempe gulung tikar. Kan menjadi aneh kalau kedelai hilang di pasaran padahal sejak jaman dulu negara kita adalah negara pertanian,” urai Marwan yang juga anggota Ketua Fraksi PKB di DPR ini. Dia pun menyayangkan ”jeritan” para pengrajin tempe dan tahu lantaran langkanya bahan baku tempe tahu itu.

”Kalau pun ada, ya, harganya sudah di atas Rp 8 ribu. Padahal tempe tahu itu makanan kesukaan mayoritas rakyat kita,” imbuhnya. Terkait penghapusan bea impor kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen, memang tak mau tak terpaksa dilakukan pemerintah tapi hanya sebagai sasaran jangka pendek saja.

Namun dia berharap pemerintah segera mengubah paradigma berpikir yang mengutamakan import sebagai strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, termasuk menata ulang kebijakan itu. ”Bagaimana pun paradigma ketergantungan akan impor yang menjadi trend kebijakan pemerintah apalagi dengan mengenakan bea masuk impor hanya penyelesaian jangka pendek.

Padahal kebijakan itu sama sekali tidak akan dinikmati petani kedelai dan pengrajin tempe tahu. Makanya Paradigma tata niaga barang kebutuhan pokok di dalam negeri maupun impor harus ditata ulang,” papar Ketua Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba), ormas underbow PKB ini. Marwan mencontohkan, Kementerian Perdagangan menyatakan kebutuhan domestik kacang kedelai berkisar 2,5 juta hingga 3 juta ton per tahun.

Sementara pasokan yang dapat disediakan dan dihasilkan di dalam negeri sendiri hanya sekitar 800 ribu ton kedelai. ”Artinya ada kekurangan sekitar 2,2 juta ton atau sekitar 70 persen kebutuhan kedelai nasional yang selama ini dipasok dari impor. Nah, makanya kedepannya harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pertanian besar-besaran dengan anggaran yang cukup.

Coba bayangkan dalam APBNP 2012 anggaran untuk pengembangan tanaman pangan kedelai APBN 2012 sebesar 144 M untuk wilayah seluas Indonesia ini,” urai anggota Komisi V Perhubungan DPR ini. Dia pun mempertanyakan pencanangan pemerintah untuk berswasembada pangan pada tahun 2014 nanti.

”Lantas bagaimana bisa swasembada kalau selalu saja mengimpor? Makanya kita harus benahi dan kembangkan secara besar-besaran pola, sistem, dan infrastruktur pertanian kita,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, setidaknya ada 5 pengusaha besar yang biasa disebut ”5 Naga” yang selama ini begitu menguasai pasokan bahan baku pangan di dalam negeri. Saking ”berkuasanya” kelima naga itu, mereka dapat mendikte harga pasar, termasuk menentukan jumlah pasokan dalam negeri. Beberapa jenis komoditas yang dikuasai mereka itu, diantaranya kacang kedelai, kacang tanah, gula pasir, tepung terigu dan minyak sayur.