Teliti Track Record Capres

NewsPaper - Semakin melunturnya kepercayaan rakyat terhadap berbagai partai politik yang ada saat ini disebabkan beberapa pemimpin yang dimunculkan parpol-parpol itu tidak mampu menunjukkan kualitas kepemimpinannya maupun kinerja maksimal terhadap rakyat yang dipimpinnya. Jalan satu-satunya demi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap parpol, maka parpol harus menampilkan pemimpin yang memang benar-benar dikehendaki rakyat.

Demikian disampaikan Sekjen PPP Romahurmuzi. “Ke depan (Pemilu 2014) kita harus berada pada suatu dimensi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Artinya Parpol harus berada pada titik harus mau mengadopsi calon presiden pilihan rakyat,” tegas Romahurmuzi atau yang akrab disapa Romy, Sabtu (11/8).

Dicontohkannya, hingga sekarang rakyat di sini tidak pernah tahu siapa Ketua Umum Partai Demokrat Amerika Serikat. ”Tapi kita tahu siapa capres yang diusung Partai Demokrat AS dalam pilpres 3 tahun lalu di sana, yaitu Barack Obama. Nah, Barack inilah yang memang dikehendaki mayoritas rakyat di Amerika Serikat yang muncul dari partai pemenang pemilu. Seharusnya di Indonesia hal sepertti itu terjadi,” urai Romy.

Dia menilai, gagasan dan wacana memunculkan capres pilihan rakyat belum terlambat. Karena instrumen ketatanegaraan UU Pemilu Presiden masih sangat mungkin direvisi dan lantaran adanya perubahan cara memilih. ”Artinya memang perlu pemimpin atau capres alternatif yang berada di luar parpol. Paling tidak untuk mematahkan apa yang sudah kita sepakati bersama sebagai dokumen konstitusional yaitu Pasal 6 a UUD 45 yang menyebutkan capres hadir hanya melalui parpol,” paparnya.

Romy beralasan, gagasan dan wacana ini penting ketika parpol sebagai pilar demokrasi tidak bisa lagi dipercaya atau belum memuaskan pemilihnya. ”Solusinya diperbaiki dan bukannya dibubarkan apalagi dimusuhi,” imbuhnya.

Yang diperlukan bangsa ini saat ini, lanjut Romy, di saat anarkistis semakin merajalela di Indonesia, maka rakyat memerlukan pemimpin yang kuat dan yang lebih meletakkan dirinya sebagai kepala negara dibanding kepala pemerintahan. Setiap capres pun, khususnya capres alternatif itu harus diteliti track record-nya, apakah pernah terindikasi pelanggaran hukum, pelanggaran HAM maupun persoalan politik dan kualitas moralnya.

”Dalam konteks ini, tahun 2014 nanti, rakyat Indonesia harus memilih seorang pemimpin yang memang punya kriteria itu,” jelasnya.

Bagaimana memunculkan capres alternatif itu? Romy menjawab, caranya dengan mengubah UU Pilpres yang mengatur ambang batas setiap parpol minimal harus memperoleh suara nasional 3,5 persen dalam presidential threshold.

”Dengan absennya figur SBY yang selama ini dominan dalam perpolitikan nasional, khususnya dalam Pilpres 2014 nanti karena sudah 2 periode memimpin, maka kompetisi akan relatif keras dan all out. Artinya baik parpol maupun capres akan mengeluarkan seluruh kemampuannya,” pungkasnya.

Sedangkan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra menilai, kedaulatan rakyat hingga sekarang belum merdeka. ”Alasannya karena parpol justru cenderung memaksakan kehendak dalam memunculkan pemimpin untuk rakyat. Tidak ada kemerdekaan soal itu, parpol justru merdeka karena mereka dapat menentukan siapa saja,” lontar Saldi, di lokasi yang sama.

Menurut Saldi, rakyat tidak pernah mendapatkan kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya. Padahal, Indonesia berpilarkan azas demokrasi. ”Pemilik kedaulatan sejati, yaitu rakyat engak pernah berdaulat dalam mencari pemimpin,” pungkas Saldi.